Iklan

RANJAU PAKU REVISI UU TERORISME

Posted by Gerakan Rakyat on Rabu, 05 Juli 2017

GERAKAN RAKYAT - Penjelasan Muhammad Syafii, Ketua Pansus Revisi UU Terorisme ini bisa memberi gambaran atas sejumlah persoalan kenapa revisi UU tersebut hingga kini belum selesai dibahas di DPR. Intinya, naskah revisi UU Terorisme yang diajukan pemerintah memang mengandung banyak persoalan, sehingga tak bisa diloloskan begitu saja. Framing sejumlah orang bahwa DPR seolah menghambat pembahasan revisi UU Terorisme, padahal aksi teror kini kian marak terjadi, adalah framing dangkal yang tak berusaha memahami substansi persoalan kenapa revisi tersebut harus ditahan.

Inilah yang kemarin saya sebut sebagai "ranjau logika": banyaknya ranjau paku di jalan sangat naif jika disikapi dengan tindakan memperluas kewenangan atau menambah jumlah tukang tambal ban!

Ada beberapa persoalan serius yang membuat kenapa revisi yang diajukan oleh pemerintah itu tak diloloskan begitu saja oleh DPR. Misalnya, pertama, dalam naskah yang diajukan oleh pemerintah, mereka yang dicurigai sebagai teroris, boleh diambil dan diasingkan ke tempat tertentu selama enam bulan. Ketentuan yang disebut sebagai "Pasal Guantanamo" ini tentu saja harus dikritisi lebih jauh, sebab pengambilan dan pengasingan yang dimaksud obyeknya adalah mereka yang baru tahap "dicurigai", jadi itu sama sekali bukan tindakan penyelidikan atau penahanan.

Kedua, pemerintah mengajukan penambahan masa penahanan, dari sebelumnya hanya 7 x 24 jam, menjadi total lebih dari 500 hari.

Ketiga, ada upaya untuk mengkriminalisasi ceramah-ceramah agama, di mana aparat berwenang untuk menilai apakah materi sebuah ceramah bernilai radikal dan bisa mendorong tindak terorisme yang membuat aparat bisa menangkap si penceramah.

Keempat, pemerintah mengajukan klausul tindak pidana terhadap orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang menurut pemerintah dianggap sebagai teroris. Misalnya, organisasi X dianggap sebagai organisasi teroris. Maka, setiap orang yang memiliki kartu anggota organisasi tersebut serta-merta dianggap teroris, tanpa memperhatikan faktor-faktor lain.

Kelima, tidak ada proses hukum terhadap mereka yang diduga teroris, karena pemerintah mendefinisikan "penanganan terorisme" sebagai "pembasmian teroris" semata. Sebagaimana yang telah berlangsung selama ini, narasi terorisme yang diproduksi aparat akhirnya tidak pernah terverifikasi secara hukum.

Itu sebabnya filosofi revisi UU Terorisme yang diajukan pemerintah secara umum bermasalah, karena hanya mengukur keberhasilan penanganan terorisme dari jumlah teroris yang bisa dihabisi dan/atau ditangkap.

Soal-soal semacam itulah yang telah mengusik kewarasan sejumlah anggota Pansus Revisi UU Terorisme.

Penanganan terhadap terorisme harus menjadi bagian dari upaya penegakkan hukum, sehingga tak boleh dilakukan dengan melabrak koridor hukum yang berlaku. Selain itu, revisi UU Terorisme juga harus bisa mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh negara atau aparat dalam menangani isu terorisme. Jangan sampai UU ini menjadi pintu masuk yang melegitimasi kembalinya represi oleh negara. Itu sebabnya, pembahasan revisi UU Terorisme harus dilakukan hati-hati.

Sekali lagi, banyaknya ranjau paku di jalan sangat naif jika disikapi dengan tindakan memperluas kewenangan tukang tambal ban. [Tarli Nugroho]



H.R. Muhammad Syafii, Anggota DPR RI, Komisi III- Hukum, HAM, dan Keamanan :

Previous
« Prev Post

Related Posts

7/05/2017 04:33:00 AM

0 komentar:

Posting Komentar