PEOPLE POWER: TUMBANGKAN REZIM OTORITER

Oleh:   Gerakan Rakyat Gerakan Rakyat   |   7/16/2017 02:28:00 AM
GERAKAN RAKYAT - Kata Otoriter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti berkuasa sendiri atau sewenang-wenang.[1] Istilah otoritarianisme berasal dari bahasa Inggris, authoritarian. Kata authoritarian sendiri berasal dari bahasa Inggris, authority, yang sebetulnya merupakan turunan dari kata Latin, auctoritas. Kata ini berarti pengaruh, kuasa, wibawa, otoritas. Oleh otoritas itu, orang dapat memengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang, baik secara perorangan maupun kelompok. Otoritarianisme adalah paham atau pendirian yang berpegang pada otoritas, kekuasaan dan kewibawaan, yang meliputi cara hidup dan bertindak.[2]

Pada Oxford Dictionary, otoriter (authority) didefinisikan sebagai power to give orders; expert. Dalam dunia politik atau pemerintahan dan bisnis, definisi pertama yang sering digunakan. Authority menunjukkan sifatnya sedangkan otoriter merupakan pelakunya. Power to give orders bisa berarti kekuasaan tak terbatas (unlimited power) yang membuat orang yang berkuasa tersebut bisa seenaknya saja memberikan (to give) perintah (orders). Singkatnya, memerintah orang lain seenaknya. Diksi Otoriter ini erat terkait pada model kepemimpinan, baik itu di suatu organisasi; perusahaan, partai, ormas ataupun negara.

Dalam politik, suatu pemerintahan otoriter adalah satu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin.[3] Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.[4]

Penganut otoritarianisme akan berpegang pada kekuasaan sebagai acuan hidup. Ia akan menggunakan wewenang sebagai dasar berpikir.[5] Ketika berhadapan dengan orang lain dan menanggapi masalahnya, mereka akan menanyakan kedudukannya (sebagai apa) dalam lembaga dan organisasi.[6] Dalam membahas masalah itu, dia tidak akan mempersoalkan hakikat dan kepentingannya, tetapi berhak ikut campur dan mengurus perkara yang dipersoalkannya. Namun, hal ini hanya berlaku untuk dirinya. Untuk orang lain, seorang otoritarian akan membatasi pekerjaan seseorang, yaitu agar orang tersebut bekerja menurut prosedur dan aturan yang ada. Jika orang itu tidak mengerti dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ia akan dianggap salah.[7]

Jika dalam komunikasi orang otorianisme hanya mengenal komunikasi dalam bentuk instruksi, dalam bertindak mereka suka main kuasa. Yang dimaksud dengan main kuasa adalah pemaksaan kuasa dengan melumpuhkan orang, menggunakan ancaman, dan menyepelekan perkara.[8]

Selain pada itu, dunia pers juga menyoalkan hal tersebut (Otoriter), disebutkan bahwa, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritisi alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya, ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah.[9]

Pada praktiknya, Pemerintahan Otoriter akan dipimpin oleh Diktator, yakni, seorang pemimpin negara yang memerintah secara Otoriter dan menindas rakyatnya. Biasanya seorang Diktator naik takhta dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. Tetapi ada pula Diktator yang naik takhta secara demokratis. Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler. [10]

Selain Hitler, Benito Mussolini dikenal juga sebagai Diktator, ia berkuasa di Italia pada tahun 1883-1945. Mussolini dikenal sebagai pemimpin fasis yang kejam. Hasrat berkuasanya dipenuhi dengan cara menindas dan menjajah Bangsa lain. Tak ada yang berani menentang dan melawan Mussolini, hingga seorang Muslim Revolusioner dari Lybia yang masyur dikenal dengan "Singa Padang Pasir", Omar Mukhtar Muhammad bin Farhat Bredan, maju memimpin perlawanan rakyat Lybia terhadap kolonialisme fasis Mussolini. Kepada Mussolini, Sang Singa, Omar Mukhtar berkata jelang Beliau di eksekusi dengan cara digantung: "Kami tidak akan menyerah… Menang atau Mati… Jangan kira ini sudah berakhir… Kalian Wahai bangsa penjajah pasti akan berperang menghadapi generasi masa depan kami, dan generasi berikutnya dan berikutnya… Sementara saya, umur saya akan jauh lebih panjang dari umur orang yang menghukum mati saya".

Di Rumania, kepemimpinan otoritarianisme pernah berjaya selama dua puluh empat tahun, dipimpin oleh seorang yang berhaluan ideologi komunis bernama Nicolae Ceausescu. Nicolae adalah seorang Ketua Partai Komunis Rumania. Di era kepemimpinan Nicolae, dibentuk polisi rahasia blok timur yang kejam guna memadamkan perlawanan Rakyat Rumania terhadap dirinya. Rakyat Rumania kala itu begitu tertindas oleh kediktatoran Rezim Komunis yang dipimpin Ketua Partai Komunis. Selain itu, Diktator Rumania ini tersohor membawa Rumania sebagai satu-satunya negara di Eropa yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Dia memerintah dari 1967 hingga 1989, hingga Ceausescu akhirnya divonis bersalah atas kejahatan genosida dan ditembak mati di depan regu tembak, setelah Rakyat Rumania memberontak dengan cara pergerakan People Power menggulingkan Sang Komunis.

Peristiwa lain dari praktek otoritarianisme juga menghinggapi Semenanjung Balkan. Tentunya kita masih ingat pembantaian ratusan ribu Muslim di Bosnia-Herzegovina. Fakta menyebutkan, Slobodan Milosevic seorang Ortodox Kristen adalah orang yang paling bertanggungjawab atas pembantaian tersebut. Bosnia-Herzegovina adalah salah satu negara kecil di Eropa bagian Tenggara. Luas wilayahnya hanya 51.233 km persegi (sedikit lebih luas dari Propinsi Jawa Timur). Islam masuk ke kawasan Balkan (termasuk Bosnia) sekitar tahun 1389, ketika wilayah Balkan ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani antara abad XII hingga akhir abad XIX. Pada tahun 1918, Bosnia menjadi wilayah Yugoslavia. Akhir Perang Dunia ke II menempatkan rezim komunis di puncak kekuasaan Yugoslavia. Mulai saat itulah Umat Islam Bosnia mengalami sekularisasi yang kuat, hingga sebagian besar kaum Muslimin Bosnia melupakan agamanya meskipun masih mengaku beragama Islam. Lebih dari itu, Milosevic yang terobsesi mewujudkan Negara Serbia Raya yang bersifat mono-etnis, membantai dengan keji Rakyat Bosnia Herzegovina yang mayoritas Muslim dengan melakukan pembersihan etnis non-Serbia dan merebut wilayah dari Bosnia dan Kroasia.

Seperti halnya Jerman, Italia, Rumania, dan Bosnia, ketika otoritarianisme diterapkan di pemerintahan, yang terjadi hanyalah penindasan struktural yang mengakibatkan kengerian tak terperikan pada rakyatnya. Ancaman, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan massal atas nama kekuasaan adalah kenyataan yang diderita oleh Rakyat. Indonesia, pada jaman Presiden Pertama, Soekarno, atas desakan kaum kiri (Komunis), tak luput dari polemik hukum dan kemanusiaan akibat Bung Karno pun melakukan kesewenang-wenangan kekuasaan.

Orang-orang yang dianggap kritis, hingga organisasi atau entitas yang dipandang berseberangan dengan Bung Karno, dipenjarakan tanpa proses pengadilan, dan organisasinya dibubarkan dengan dasar hukum yang sangat subjektif. Anak Bangsa seperti Mohammad Natsir, Buya Hamka, HB. Yasin, ataupun Burhanuddin Mohammad Diah, adalah beberapa pejuang nasional yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa ada proses peradilan yang jelas. Para Anak Bangsa terbaik itu diintimidasi, ditangkap dan dipenjarakan karena tak senafas dengan ide Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom)-nya Sang Putra Fajar. Bung Karno yang didukung penuh oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), tak berhenti hanya dengan memprodeokan para pejuang kemerdekaan itu. Selain para tokohnya ditangkapi, Bung Karno atas desakan PKI, membubarkan Organisasi Islam yang menentang kebijakan otoriternya.[11]

Sikap Pemerintahan Bung Karno yang otoriter itu, tak luput dirasakan juga oleh Mohammad Hatta, sahabat seperjuangannya yang menemani Bung Karno saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Meski Bung Hatta menjadi Wakil Presidennya, Bung Hatta tak segan-segan mengkritisi secara tajam kinerja dan kebijakan politik-ekonomi-sosial Bung Karno yang berpihak pada kaum Komunis.

“Pada tahun 1956 Wakil Presiden Mohammad Hatta tidak menyetujui politik Presiden Soekarno yang mulai merintis jalan ke arah demokrasi terpimpin dengan sokoguru Nasionalis Agama Komunis (Nasakom),” tulis Rosihan Anwar dalam In Memoriam: Mengenang Yang Wafat (2002).

Ahmad Syafii Maarif mengutarakan dalam Demokrasi dan Nasionalisme: Pengalaman Indonesia (1996), Hatta memilih mundur dari kursi wakil presiden karena Sukarno semakin otoriter. Pemikiran-pemikiran Hatta tidak sejalan dengan pemikiran Sukarno. Akhirnya, dwitunggal Soekarno-Hatta telah menjadi dwitanggal.[12]

Akibat dari sikap otoritarianisme, dan menjadikan PKI sebagai sekutunya, Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, ditumbangkan oleh People Power, rakyatnya sendiri, yang didukung oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), selepas terbongkarnya pemberontakan bersenjata dan pembunuhan keji terhadap Ulama, Santri dan Jenderal TNI, oleh Partai Komunis Indonesia.

Setelah Sang Putra Fajar digulingkan kekuasaan otoriternya oleh Rakyat Indonesia, diawali dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto, maka era Orde Lama (Orla) berakhir, berganti dengan era Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada awal kepemimpinannya, Presiden Soeharto menampilkan kepemimpinan yang penuh dengan kesederhanaan dan merakyat. Namun, seiring waktu Pak Harto menggenggam kekuasaan, gejala praktik otoritarian kembali mewarnai dan memonopoli kebijakan pemerintahan, dapat terindra saat di mana tentara memiliki peran dominan di dalamnya. Kebijakan dwifungsi ABRI memberikan kesempatan kepada militer untuk berperan dalam bidang politik disamping perannya sebagai alat pertahanan negara. Demokrasi telah ditindas selama hampir lebih dari 30 tahun Pak Harto berkuasa, dengan mengatasnamakan kepentingan keamanan dalam negeri, melalui cara pembatasan jumlah partai politik, penerapan sensor dan penahanan lawan-lawan politik. Sejumlah besar kursi pada dua lembaga perwakilan rakyat di Indonesia saat jaman Orba diberikan kepada militer, dan semua tentara serta pegawai negeri hanya dapat memberikan suara kepada satu partai penguasa, Golongan Karya.

Bila Soekarno lebih akrab pada komunisme, yang lalu diterjemahkan Bung Karno menjadi Marhaenisme. Pak Harto, dalam memerintah cenderung seperti Mussolini, bertangan besi, fasis, menggunakan tentara sebagai alat kekuasaannya. Lagi-lagi, jika di era Soekarno Umat Islam dan organisasinya didera prahara kemanusiaan, pada masa Orba, kembali Umat Islam Bangsa Indonesia (UIBI) dan Organisasi Islam menjadi sasaran penindasan. Intimidasi, penangkapan, pemenjaraan, dan penyiksaan terulang menghantui Umat Islam. Dengan alasan azas tunggal yang digagas Pak Harto, ia dapat serta merta memporak-porandakan organisasi yang tak patuh atas titahnya. Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus menghadapi teror pembubaran kali kedua, di era Orla dan pada masa Orba. Perburuan aktivis anti kebijakan Pak Harto yang kapitalistik di masa Orba begitu gencar, tak sedikit aktivis Islam ditangkapi hingga merasakan kerasnya laras senjata tentara. Penjara disesaki aktivis-aktivis tanpa melalui proses pengadilan. AM. Fatwa, Abuya Dimiyati, Ahmad Sumargono, Tony Ardi, Mawardi Noor, Oesmany Al Hamidy, Buya Royanudin, Abdul Qodir Jaelani, Nur Hidayat Assegaf, merupakan sebagian Tokoh Revolusioner Islam yang pernah "mondok" di prodeonya Soeharto tanpa proses hukum yang adil.

Soeharto pada masanya, tak lepas menggunakan tentara dan senjata untuk memuaskan ambisi untuk melanggengkan kediktatorannya. Dengan menggunakan loyalisnya, Soeharto menugaskan Letnan Jenderal Ali Moertopo melakukan serangkaian operasi intelijen hitam guna menggasak Umat Islam dan para aktivis yang menentangnya. Bersama LB. Moerdani, Moertopo dengan alasan menangani masalah-masalah intelijen Hankam yang diperintahkan Pak Harto, telah menciderai kemanusiaan dengan tanpa ampun melakukan pembunuhan massal pada Rakyatnya. DOM Aceh, Talangsari Lampung, hingga pembunuhan Ulama, Amir Biki dan pengikutnya di Tanjung Priuk adalah fakta sejarah kelam kemanusiaan di era Orde Baru. Tiga puluh dua tahun Soeharto berkuasa menindas dan memeras Rakyatnya. Pada tahun 1998, People Power memaksa The Smiling General itu untuk lengser keprabon, menanggalkan seluruh kediktatoran yang meneror rakyat selama tiga puluh tahunan.

Kiwari, di era Reformasi yang sudah merangkak terseok-seok selama sembilan belas tahun, era keterbukaan yang konon menjamin hak kemanusiaan sejati, dilalui lima kali pergantian Presiden yang juga didengungkan sebagai jaman paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia, pastinya, praktik otoritarianisme tak lagi pantas bermukim di Bumi Persada Indonesia. Bangsa ini telah lelah tercabik-cabik kediktatoran dari para punggawa kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dan yang dilakukan oleh para elit politik di puncak kekuasaan negara, masih terpatri di ingatan Rakyat Indonesia. Jaman Orde Lama dan Orde Baru, merupakan prasasti kemanusiaan yang menandai tak layaknya pemerintahan dibangun dengan cara-cara otoritarianisme. Pembungkaman media, pembubaran organisasi, penangkapan aktivis, kriminalisasi Ulama dan Santri, intimidasi menggunakan alat negara, hingga penyematan peristilahan radikalis dan fundamentalis yang semena-mena oleh pemerintah terhadap mereka yang kritis pada kebijakan negara, adalah pertanda lajunya suatu pemerintahan itu tengah kembali dibangun dengan cara despotis, otoriter !

Sejarah Bangsa Indonesia menyatakan, tirani akan berakhir tragis, dipermalukan sepanjang sejarah Bangsa. Para diktator tak'kan kekal kekuasaanya, walaupun pada awalnya ia disanjung dan dipuja. Soekarno dan Soeharto, betapa tak dieluk-elukannya mereka saat mengawali kepemimpinannya. Nyaris seantero negeri mendukung Bung Karno dan Pak Harto, apalagi ke-dua orang tersebut adalah pelaku dalam revolusi melawan kolonialisme bangsa asing. Tetapi, sejarah berkisah lain, ternyata kedua pejuang yang pernah memerintah Indonesia itu ditumbangkan oleh Rakyat Indonesia akibat kedzaliman yang diperbuatnya. Seketika, caci-maki dan tuntutan atas kedzaliman dialamatkan pada kedua pejuang kemerdekaan itu. Rakyat menggugat, luapan amarah membuncah atas tindakan otoritarianisme pemerintah, tumpah ruah hingga tak terbendung menyesaki luar pagar Istana Merdeka yang megah, kedua Presiden pada masa yang berbeda itu digulingkan People Power. Oleh Rakyatnya sendiri.

Kini, apakah sejarah itu harus terjadi lagi?
People Power, keniscayaan sejarah !



[al faqir/GR]


________________________________
[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/otoriter
[2] A. Mangunhardjana, 1997, Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z, Jogjakarta: Kanisius, Hlm. 174-177
[3] Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi Analisis dan Kritik, 2004, Jakarta: Galang Press Group, Hlm 11
[4] Baskara T. Wardaya, 2007, Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Hlm. 3
[5] A. Mangunhardjana, 1997, op.cit., Hlm. 174-177
[6] Khaled Abou El Fadl, 2001, Atas Nama Tuhan, Jakarta: Serambi, Hlm. 206
[7] A. Mangunhardjana, 1997, op.cit., Hlm. 174-177
[8] A. Mangunhardjana, 1997, op.cit., Hlm. 174-177
[9] Otoritarian dan Komunis Dari Sudut Pandang Teori Pers, http://www.gerakanrakyat.com/2017/06/otoritarian-dan-komunis-dari-sudut.html
[10] Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Diktator
[11] Jasmerah: Melalui Presiden, Kaum Komunis Mendesak Pembubaran Organisasi Islam, http://www.gerakanrakyat.com/2017/07/melalui-presiden-kaum-komunis-mendesak-pembubaran-organisasi-islam.html
[12] Cara Legendaris ala Hatta Mengkritik Sukarno, https://tirto.id/cara-legendaris-ala-hatta-mengkritik-sukarno-ciyQ

Tampilkan Komentar