Iklan

Menggagas Politik Ekonomi Islam sebagai Sistem Ekonomi Alternatif: SOLUSI BAGI KESEJAHTERAAN UMMAT

Posted by Gerakan Rakyat on Minggu, 09 Juli 2017

GERAKAN RAKYAT - Beberapa dekade ini, sistem ekonomi kapitalis atau sekarang lebih dikenal dengan sistem ekonomi neoliberal telah lama berkuasa dalam perekonomian dunia.

Chang dan Grabel dalam bukunya[1] menyebutkan mitos ke-4 dari berdirinya sistem neolib ini yaitu bahwa Kapitalisme neoliberal ala Amerika adalah sistem ideal yang mesti diikuti semua negara berkembang. Pada pembahasannya penulis menyatakan bahwa sistem ekonomi era 1990-an ini, membawa dampak yang tidak lebih baik bagi Amerika –dengan berbagai respon kecanggihan struktur ekonominya- dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini misalnya terlihat pada kian melebarnya kesenjangan dalam sistem upah, dimana kompensasi bagi 100 CEO meningkat hingga 37, 5 juta dolar, lebih dari 1.000 kali upah pekerja biasa mengutip dari penelitian ekonom Krugman (2002).  Paket kompensasi ini menunjukkan alokasi sumberdaya yang salah kaprah secara luar biasa, karena perusahaan dikelola dengan tujuan memaksimalkan nilai jangka pendek (saham) yang hanya dinikmati oleh beberapa pejabat teras.

Seringkali perekonomian neoliberal ini, merupakan suatu perekonomian yang niscaya dan tidak dapat terelakkan oleh negara-negara berkembang, karena dibawa oleh sebuah arus globalisasi. Di lain pihak, masih menurut  Chang dan Grabel, kebanyakan penduduk dunia menyangka bahwa globalisasi digerakkan oleh kemajuan teknologi, sehingga usaha untuk memperlambat atau melawannya merupakan tindakan yang sia-sia dan reaksioner. Padahal setelah dianalisis lebih lanjut, kekuatan penggerak utama di balik percepatan dan pengembangan globalisasi adalah keputusan politik bukan teknologi. Teknologi sekedar menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Lembaga-lembaga internasional, seperti IMF dan WTO, juga memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan yang memungkinkan berkembangnya percepatan dan globalisasi berkarakter neoliberal di negara-negara berkembang dewasa ini.  Oleh karena itu, negara-negara berkembang yang seringkali dipakasakan untuk menjadi “follower”, harus berani mengambil kebijakan politik dan strategis dalam rangka melindungi perekonomiannya. Sebab pengendali utama globalisasi adalah arus politik bukan teknologi. 

Negara-negara maju sebagai penggagas dan penyebar sistem ini, telah menikmati berbagai manfaat dan khasiat semu darinya. Berbeda dengan apa yang dialami oleh sebagian besar negara ketiga atau yang dikenal dengan negara berkembang. Seolah dibuat tak berdaya, mereka harus mentaati aneka konsensus dan pelbagai perjanjian melalui IMF dan Bank Dunia, untuk juga terikat pada system perekonomian neoliberal ini.  Fatal akibatnya, kian hari keadaan perekonomian mereka kian melemah dan mengalami eksploitasi yang mengerikan.

Laporan terakhir pada pertemuan MDGs tanggal 21 hingga 23 September 2010 menyebutkan angka kemiskinan di Asia dan Pasifik pada 2015 diperkirakan bertambah 35 juta orang. Negara-negara di kawasan itu perlu segera mempercepat upaya mengatasi kemiskinan dan kelaparan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, jumlah anak yang menderita akibat kekurangan gizi bertambah mendekati sembilan ratus ribu orang. Penduduk yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan, kemungkinan besar menjadi pengangguran mencapai hingga 1,7 juta. Sedangkan, lebih dari 70 juta orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Kondisi itu menyebabkan MDGs mendesak agar negara-negara Asia dan Pasifik memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas[2].

Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, seperti yang diungkapkan oleh Seabrook yaitu:  apakah ekonomi melayani umat manusia, atau kemanusiaan telah ditindas untuk melayani ekonomi? [3]

Seabrook menilai persoalan kemiskinan, yang terjadi akibat dari ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, merupakan implikasi dari digunakannya prinsip ekonomi neoliberalisme yang mendasarkan diri semata-mata pada pertumbuhan ekonomi. Paradigma neoliberalisme, menegaskan bahwa cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai model hubungan manusia antar manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu persahabatan, keluarga, hukum, tata negara, maupun internasional.

Dengan kata lain, kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Stiglitz[4] kegagalan ekonomi Amerika dekade 90-an karena keserakahan kapitalisme neoliberal ini.

Karena kelemahannya atau kekurangannya lebih menonjol daripada kebaikan itulah negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba me-refresh pemikiran tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi syariah. Suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist, yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di Jazirah Arab.

Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.
Tiga Prinsip Dasar Yang Menyangkut sistem ekonomi Syariah menurut Islam:
  1. Tawhid, Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT.
  2. Khilafah, mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya dalam bentuk pemerintahan yang berdaulat.
  3. ‘Adalah, merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al-Syariah). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan ‘Adalah menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (need fullfillment), menghargai sumber pendapatan (respectable source of earning), distribusi pendapatan dan kesejah-teraan yang merata (equitable distribution of income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability).
Politik Ekonomi Islam
Imam al-Banna[5] rahimahullah melihat para pemimpin di negara-negara Islam terpengaruh oleh Eropa ketika mereka memisahkan agama dari politik (ri’ayatul su’unil ummat/pengurusan ummat) dan pemerintahan. Sebagaimana pernyataannya, “Ini adalah awal kelemahan dan kehancuran.” (Lihat kitab Musykilatuna ad-Dakhiliyyah fi Dhau’ al-Islam, hlm. 359 dari kitab ar-Rasa’il). Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan ilmuwan ekonomi abad ini Chang dan Grabel[1], bahwa masalah perekonomian tidak boleh terlepas dari politik. 

Politik ekonomi (economic policy) adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) tiap orang dengan pemenuhan secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai orang yang hidup dalam sebuah masyarakat (society) yang memiliki life style tertentu.

Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama kali, Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primer (basic needs)-nya dengan pemenuhan secara menyeluruh. Baru, berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam interaksi  tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan life style tertentu pula.

Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran manusia dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya hak hidup tiap orang. Akan tetapi, politik ekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi tiap orang, sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam life style tertentu. Dengan demikian, politik ekonomi Islam tentu berbeda dengan politik ekonomi yang lain.

Islam, ketika mensyari'atkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, telah mensyari'atkan hukum-hukum tersebut kepada pribadi. Hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer (basic needs) tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan dan pangan. Caranya adalah dengan mewajibkan bekerja bagi tiap laki-laki yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs)-nya sendiri, berikut kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Kalau orang tersebut sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anaknya serta ahli warisnya --untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Atau, bila yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, maka baitul mal-lah yang wajib memenuhinya.

Dalam prakteknya, Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup tiap orang secara pribadi serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memperoleh kemakmuran hidupnya. Sementara pada saat yang sama, Islam juga telah membatasi pemerolehan harta orang tersebut, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer (basic needs) serta kebutuhan skunder dan tersiernya dengan ketentuan yang khas, termasuk menjadikan interaksi orang tersebut sebagai interaksi yang mengikuti life style yang khas pula. Barang ekonomi dalam Islam adalah segala bentuk barang dan jasa yang sesuai dengan hukum syara’ artinya menyangkut hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan primer (basic needs) secara menyeluruh serta dimungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersier tersebut, maka Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rizki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rizki tersebut adalah fardlu. Allah SWT berfirman:
"Maka, berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian dari rizki-Nya." (Q.S. Al Mulk: 15)

Hanya saja, tidak berarti bahwa Islam ikut campur dalam memproduksi kekayaan atau menjelaskan bagaimana cara meningkatkan jumlah produksinya, atau berapa kadar yang diproduksinya. Karena hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah --sistem ekonomi-- tersebut. Akan tetapi Islam hanya mendorong untuk bekerja dan mencari harta.

Sementara untuk mengurusi pemerolehan harta kekayaan seorang muslim, Islam --ketika mensyari'atkan hukum-hukum yang menyangkut tata cara yang dipergunakan manusia untuk mengumpulkan kekayaan--  telah membuat tata cara (mekanisme) tersebut dalam bentuk yang sangat mudah (tidak mempersulit). Sebab, Islam telah menentukan sebab-sebab kepemilikan serta akad (transaksi) yang dipergunakan untuk melangsungkan pertukaran hak milik (propherty). Sementara --di sisi lain, yaitu ketika Islam tidak ikut campur dalam menentukan bagaimana cara memproduksi kekayaan-- Islam telah membiarkan manusia bebas membuat uslub (baca: cara yang bersifat teknis) dan sarana-sarana yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan hukum syara’.

Dengan cara seperti ini, maka tiap orang akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, Islam tidak hanya mendorong seseorang, untuk mengoptimalkan ikhtiarnya sebagai individu. Akan tetapi, Islam juga telah menjadikan baitul mal sebagai supplyer bagi seluruh rakyat serta mewajibkan negara untuk mengurusi orang lemah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat. Sebab, negara mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan umat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan: Nabi SAW bersabda: "Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya."

Islam juga telah mewajibkan sirkulasi kekayaan di antara semua anggota masyarakat, serta mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan tersebut hanya pada segelintir orang. Allah SWT berfirman: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (Q.S. Al Hasyr: 7). Negara menjalankan peran distribusi kekayaan ini melalui baitul mal. Sumber pemasukan tetap baitul mal adalah fai', ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum  dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus baitul mal, serta tidak diberikan selain untuk delapan ashnaf (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Al Qur'an, dan tidak sedikit pun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf tersebut, baik untuk urusan negara, maupun urusan umat. Namun, seorang imam (khalifah) boleh saja memberikan harta zakat tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihadnya kepada siapa saja dari kalangan delapan ashnaf tersebut. Syara' juga telah memberikan wewenang kepada negara untuk memungut harta yang telah diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, semisal untuk perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, memberi makan orang-orang yang kelaparan dan lain-lain.

Begitu pula syara' telah menjadikan kepemilikan umum (colective propherty) sebagai otoritas negara yang harus dikelola oleh negara, dan tak seorangpun yang diberi izin untuk mengelolanya, atau memilikinya, ataupun diberi otoritas untuk memanagenya. Kepemilikan umum (colective propherty), semisal minyak, tambang besi, tembaga dan sebagainya, adalah kekayaan yang harus dieksplorasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf perekonomian umat. Sebab, kekayaan tersebut adalah milik umat, sementara negara hanya mengelola dan mengembangkannya.
Anggaran belanja negara tidak dibuat per tahun dan mendapatkan persetujuan Majelis Ummat terlebih dahulu, karena pemasukan kas negara melalui pngelolaan baitul mal telah jelas arus pemasukan dan pengeluarannya. Dalam system ekonomi Islam, mata uang yang berlaku adalah emas dan perak karena memiliki nilai instrinsik yang stabil nilainya. sistem uang di dalam Islam --dari segi asasnya-- adalah mengikuti timbangan emas dan perak. Adapun berat, cetakan, bentuk dan model ukirannya, semuanya hanyalah merupakan masalah teknis.

Pertukaran mata uang antarnegara dibolehkan. Pertukaran dalam satu jenis mata uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis mata uang hukumnya juga mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada. Dalil kebolehkan pertukaran tersebut adalah: "Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan (syarat harus) kontan." (H.R. Imam At Tirmidzi dari Ubadah Bin Shamit.

Pada permasalahan perdagangan luar negeri, hukum-hukum perdagangan luar negeri (foreign trade) itu tidak ada hubungannya dengan komoditi, dan dari mana komoditi tersebut, namun hukum-hukum tersebut hanya menyangkut pelaku bisnisnya (kafir harbi, kafir dzimmi, muslim), sebab hukum-hukum komoditi itu mengikuti hukum pemilik komoditinya, dimana hukum-hukum komoditi tersebut mengikuti hukum pemiliknya, sehingga hukum yang berlaku untuk pemilik, akan berlaku pula untuk komoditi yang dimilikinya.

Kesimpulan:
Islam telah menjadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang kepada perintah dan larangan Allah yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan Allah SWT. Islam telah menjadikan ide yang dipergunakan untuk membangun "pengaturan urusan kaum muslimin" dalam suatu masyarakat. Aktivitas perekonomian yang menjadi salah satu unsur didalamnya pun diatur sesuai hukum-hukum syara', sebagai suatu aturan agama. Maka jelaslah bahwa pendirian ekonomi Islam pun juga harus didukung oleh pengaturan negara seutuhnya dengan menerapkan hukum-hukum Allah secara kaffah.
Keterikatan kaum muslimin dan semua orang kepada hukum-hukum ini bisa dijamin dengan adanya pembinaan, sehinga seorang muslim bisa melaksanakan politik ekonomi tersebut kerena terdorong oleh  ketakwaan kepada Allah serta pengundang-undangan hukum syara' yang diterapkan oleh negara kepada seluruh manusia. Mereka juga terikat dengan ketentuan (aturan) yang mengikat mereka. Allah SWT berfirman: "Dan hendaknya engkau hukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan." (Q.S. Al Maidah: 48).


[Fitria Dieni Afifah]

 ___________________________________________________________________________________________
1] Chang,Ha-Joon dan Grabel,Ilene. 2004. Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan. INSISTPress: Yogyakarta
2] Admin. Meningkatnya Jumlah Penduduk Miskin Di Asia – Pasifik. 26 September 2010. http://id.voi.co.id/. [diunduh 30 Oktober 2010]
3] Seabrok, Jeremy. 2006. Kemiskinan Global; Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme. Resist Book: Yogyakarta. 
4] Dekade Keserakahan: Era ’90-an dan Awal Mula Petaka Dunia.Joseph E Stiglitz. 2006.
5] Admin. November,2009.*artikel Islam dan Politik. Mengupas Buku : Dakwah Politik antara Pragmatisme dan Profesionalisme. www.eramuslim.org. [diunduh 31Oktober 2010]
6] Taqiyuddin An-Nabhani.2010.Sistem Ekonomi Islam. Al Azhar Press: Bogor.

Previous
« Prev Post

Related Posts

7/09/2017 02:48:00 PM

0 komentar:

Posting Komentar