JASMERAH: MELALUI PRESIDEN, KAUM KOMUNIS MENDESAK PEMBUBARAN ORGANISASI ISLAM

Oleh:   Gerakan Rakyat Gerakan Rakyat   |   7/13/2017 11:47:00 PM
GERAKAN RAKYAT - Dinamika perjuangan Umat Islam Bangsa Indonesia (UIBI) melalui organisasi formal, setidaknya antara medio 1959 hingga meletus kepermukaan kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965, begitu diharu-biru dengan duka dan nestapa yang tak terperikan. Betapa tidak, UIBI saat itu menjadi bidikan utama kaum komunis (baca: PKI) untuk disirnakan dari Indonesia. Menggunakan pemerintahan Soekarno, kaum komunis mendera UIBI dengan segala fitnah, yang dengan itu Presiden Soekarno menjadi alat “gebuk” PKI guna meluluh-lantakan Organisasi Islam.

Ada beberapa peristiwa yang melekat di selasar sejarah UIBI. Selain pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh kaum komunis terhadap Ulama dan Santri yang begitu keji dan memilukan, Organisasi Islam pun tak luput menjadi sasaran. Melalui Presiden Soekarno, PKI membisikan kepada ayahanda Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, agar Organisasi Islam dibubarkan, seperti, pembubaran paksa Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1960, pembubaran Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), pembubaran Pelajar Islam Indonesia (PII), dan pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Masyumi resmi dibubarkan dengan Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960. Dimana pelaksanaan pembubarannya harus dilakukan sendiri oleh Masyumi. Saat itu, tokoh-tokoh Masyumi dihadapkan pada dilema dengan Keppres 200/1960 itu. Menolak melaksanakan pembubaran diri, berarti secara hukum akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Ketua Umum Masyumi, Prawoto Mangkusasmito, mengatakan, Keppres 200/1960 itu ibarat vonis mati dengan hukuman gantung, sementara eksekusinya dilakukan oleh si terhukum itu sendiri.

Bukan tanpa sebab Masyumi dibubarkan secara paksa, tuduhan keterlibatan dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) mengemuka, mendakwa Masyumi hingga Soekarno menerbitkan Keppres pembubaran Masyumi. R.Z. Leirizza dalam bukunya PRRI-Permesta Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis (Jakarta: Grafiti, 1997) menyimpulkan bahwa PRRI belum layak dikategorikan makar dalam sistem pemerintahan parlementer seperti saat itu. Ini hanya semacam gerakan protes atas keterlibatan PKI dalam pemerintahan yang dinilai akan menghancurkan NKRI. Kalaupun seandainya benar bahwa PRRI adalah gerakan makar, maka tindakan membubarkan Masyumi secara paksa adalah suatu kekeliruan yang parah. Pasalnya, secara organisasi Masyumi tidak pernah resmi mendukung gerakan ini. Pemerintah juga tidak menemukan bukti otentik atas keterlibatan Masyumi secara organisasi dalam gerakan ini. Lagi pula para pemimpin Masyumi yang terlibat antara lain: Syafrudin Prawiranegara, Burhanudin Harahap, dan M. Nastir pada saat itu sudah bukan lagi pimpinan di Masyumi.

Tuduhan melakukan makar yang dialamatkan kepada Masyumi berujung dengan penangkapan para tokohnya. Syafi’i Ma’arif menuliskan sikap presiden soekarno dalam disertasinya yang dibukukan berjudul Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1985; hal. 191): “Tapi bagi Soekarno, soal ini sebetulnya tidak begitu penting sebab yang penting bagi Pemimpin Besar Revolusi ini ialah bahwa ‘si kepala batu’ Masyumi harus dienyahkan guna melicinkan jalan bagi realisasi sistem politik demokrasi terpimpinnya.”

Tak berbeda dengan Masyumi, GPII di era kepemimpinan Bung Karno merasakan nasib yang serupa dengan Masyumi. Di tahun 1963, PKI saat itu tengah menjulang awan dikarenakan begitu dekatnya dengan Sang Putra Fajar, Bung Karno. PKI yang semenjak 1950-an telah berseteru dengan Masyumi, memahami betul kiprah juang patriotiknya GPII. PKI juga mengetahui GPII merupakan Gerakan Politik Pemuda Islam yang dihasilkan dari keputusan Kongres Umat Islam Bangsa Indonesia, 7 dan 8 November 1945 di Jogjakarta, yang artinya GPII merupakan senyawa dengan Musuh besarnya yaitu Masyumi. Karena, pada Kongres itulah Masyumi dibentuk sebagai wadah perjuangan politik Umat Islam Indonesia saat itu.

Selepas Masyumi dibubarkan paksa, PKI tak surut untuk menghabisi seluruh jejaring strategis Masyumi, tak terkecuali GPII. Apalagi, GPII bagi PKI bagai krikil panas dalam menapaki cita-citanya mewujudkan Diktator Ploretariat di Indonesia. Memanfaatkan keakrabannya dengan Bung Karno, PKI tak lelah mempengaruhi Sang Penulis Dibawah Bendera Revolusi hingga akhirnya terbitlah Keppres RI No. 139/1963 yang mewajibkan GPII untuk membubarkan diri. Keppres tersebut menyatakan organisasi GPII termasuk bagian-bagiannya/cabang-cabang/ranting-rantingnya diseluruh wilayah Indonesia sebagai organisasi terlarang dan diperintahkan untuk menyatakan pembubaran organisasi GPII dalam waktu 30 hari sejak tanggal tersebut. Para tokohnya ditangkap, dipenjarakan, dan dianiaya oleh rezim Orde Lama yang dipengaruhi PKI tanpa ada proses pengadilan.

Lagi-lagi, alibi yang diterapkan untuk terbitnya Keppres adalah tuduhan sepihak tanpa melewati mekanisme lembaga sah peradilan. GPII dituduh terlibat pada peristiwa lapangan IKADA, tahun 1962, yaitu, penembakan Presiden Soekarno pada sholat Idul Adha. Tak ada proses hukum, ataupun pembelaan yang menimpa GPII. Para pengurus GPII dari tingkatan pusat dan cabangnya diburu, disiksa dan diprodeokan oleh rezim Soekarno. GPII jadi momok bagi negara yang sedang diperalat oleh PKI. Kaum komunis berhasil mengelabui Sang Pecetus Ide Marhaenisme dengan ditandai pembubaran GPII.

Senada yang dialami oleh Masyumi dan GPII, PII juga tak luput dari serangan propaganda negatif PKI dan organ satelitnya. PII yang sejak semula tidak sejalan dengan PKI, bersama dengan HMI dan GPII menolak konsep Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom) paska Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Bukan saja menolak paham Nasakom, PII juga menantang PKI secara vis a vis, ketika D.N. Aidit mendesak Bung Karno agar HMI dibubarkan juga seperti Masyumi dan GPII. Di momen tersebut PII mengeluarkan pernyataan kesatria, "langkahi mayat PII sebelum membubarkan HMI".

Fakta itulah yang menjadi titik tolak utama kegeraman PKI terhadap PII. Hingga PKI menggelari PII sebagai Masyumi bercelana pendek. Walau PII gagal dibubarkan, namun, fitnah keji dan tindakan kekerasan brutal dari PKI dialami PII. Puncaknya, PKI dan ratusan orang kadernya menyerang kegiatan PII di Kanigoro, Kediri. Penyerangan dengan kekerasan fisik itu terjadi di waktu subuh di Kanigoro, pada Januari 1965. Waktu itu ratusan kader PKI membabi-buta melakukan aksi penyerbuan terhadap PII.

Seperti disebutkan bahwa selain Masyumi, PII dan GPII yang menentang komunis dan Nasakom-nya Soekarno, HMI bagi PKI adalah seteru yang menjengkelkan. Desakan pembubaran HMI langsung disampaikan Ketua Central Committee-PKI, D.N. Aidit.

Dalam sebuah orasi politiknya di Kongres II Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) pada tanggal 28 September 1965 di Istora Senayan, secara tegas Aidit meminta kepada CGMI untuk membubarkan HMI. Jika CGMI tidak bisa membubarkan HMI, Aidit menyarankan agar  kader CGMI laki-laki sebaiknya menggunakan  sarung.

Malam itu gemuruh tepuk tangan dan teriakan pembubabaran HMI terasa begitu kuat. Sekitar 25.000 kader CGMI memadati Istora Senayan di Jakarta. Di luar gedung lebih dari 40.000 massa pendukung dan simpatisan PKI terus meneriakkan yel-yel "Bubarkan HMI, Bubarkan HMI". Teriakan tersebut terus menggema sepanjang Kongres II CGMI berlangsung.

Tiba giliran Aidit memberikan sambutan. Di hadapan puluhan ribu kader CGMI dan PKI lagi, lagi Aidit meneriakan pembubaran HMI. Aidit menyerahkan sepenuhnya pembubaran HMI kepada CGMI.

"Kalau CGMI tidak bisa membubarkan HMI lebih baik anggota CGMI yang laki-laki menggunakan kain saja," kata Aidit yang disambut gemuruh tepuk tangan barisan pendukungnya.

Victor Tanja dalam bukunya berjudul "Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah dan Kedudukannya di tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia terbitan Sinar Harapan, Jakarta: 1982, menjelaskan konflik antara HMI dan PKI sudah berlangsung cukup lama.

Ia membeberkan sejak pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 PKI sudah memandang HMI dengan corak sama dengan Masyumi. Bagi Aidit, HMI harus dienyahkan sama seperti Masyumi.

Aidit bersama dengan PKI juga melakukan agitasi massif yang ditujukan kepada HMI. Aidit menuding HMI anti Sukarno, kemudian terlibat dalam gerakan separatis di berbagai daerah, antek nekolim dan mendukung gerakan Darul Islam.

"Sejak pemberontakan Madiun kaum komunis memandang HMI sama dengan Masyumi, karena itu mereka berhasrat menghancurkan organisasi ini secepat-cepatnya," tulis Victor.

Kenyataan masa-masa pendeskriditan Organisasi Islam di kala itu merupakan jejak yang tak dapat diabaikan dari pelataran sejarah Bangsa Indonesia, khususnya bagi Umat Islam. Deraian airmata, lepasnya jiwa dari raga yang menjuta, luapan cita dan asa menggempita seiring munajat kehadiratNYA, menjadi fakta tak terbantahkan yang dialami Umat Islam Bangsa Indonesia akibat kelicikan, kepongahan dan keserakahan, juga otoritarian atas nama kekuasaan.

Kaum komunis telah menjadi penyebab tragedi kemanusiaan di Indonesia tercinta. Indonesia porak poranda oleh kudeta PKI. Bung Karno pun dapat diperalatnya, sehingga menyebabkan Bung Karno diusir dari istana oleh rakyatnya sendiri setelah pidato terakhirnya di depan MPRS, 17 Agustus 1966, yang salah satu isi pidatonya yaitu, “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah”, yang kemudian dikenal sebagai pidato Jasmerah. [berbagai sumber/GR]


_______________________________________

Baca: PSKN FAKULTAS HUKUM UNPAD: Perppu Ormas Tidak Memenuhi Syarat Konstitusional dan Mengancam Demokrasi !
Baca: Tolak PERPPU Ormas Nomor 2 tahun 2017
Baca: MAYORITAS MASYARAKAT MENOLAK PERPPU ORMAS
Baca: PDIP LEBIH LAYAK DIBUBARKAN KETIMBANG HTI
Baca: PERPPU ORMAS: CIRI PEMERINTAHAN OTORITER
Baca: LAWAN REZIM REPRESIF ANTI ISLAM



Tampilkan Komentar