Iklan

BASA BASI BUSUK KTT G-20

Posted by Gerakan Rakyat on Rabu, 05 Juli 2017

GERAKAN RAKYAT - Globalisasi adalah perspektif bagi tatanan dunia masa hadapan, setidaknya buat para ekonom kapitalis dan mereka yang meyakininya. Neo-liberalisme merupakan trend setter ekonomi-politik yang kini banyak digandrungi oleh negara-negara moderen, nyaris diseluruh muka bumi. Serangkaian pertemuan, seminar-seminar, dan forum-forum kaliber dunia digelar untuk terus “memelihara solidaritas global”.

G-20 atau kelompok 20 ekonomi utama, misalnya, adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G-20 berlangsung di Berlin, 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah menteri keuangan Jerman dan Kanada. *)

KTT G-20 sejatinya merumuskan bagaimana hegemoni kapitalisme dilestarikan. Sebagai organ globalisasi, KTT G-20 bersama dengan World Bank, International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), TNCs dan MNCs, plus Paris Club, London Club, CGI, dan lainnya dirancang untuk melicinkan jalan bagi ekspansi ekonomi neo-liberalisme-kapitalisme.

Bagi mayoritas orang di negara-negara “the third world”, gegap gempita globalisasi berbanding terbalik dengan realitas sosio-ekonomis yang mereka alami. Kemiskinan, eksploitasi negara dengan nilai pajak yang tinggi, rendahnya daya beli dan nilai tukar petani-buruh, buruknya sanitasi dan gizi anak, ketidakmampuan memperbaiki kualitas pendidikan, berbanding terbalik dengan superioritas ekonomi pasar. Pendeknya, alih-alih menyediakan jalan baru untuk mengangkat kesejahteraan, globalisasi justru menjadi sumber epidemi baru yang membuat kaum miskin (proletar, marhaenis, mustdha'afin, the urban poor) tidak pernah dapat keluar dari kemiskinan absolut, selain akibat penindasan struktural oleh rezim-rezim post-kolonialis.

Wajah janus globalisasi yang menampakkan superioritas di satu sisi, dan kerawanan (fragility) di lain sisi adalah sebuah paradoks yang tak terbantahkan; kenyataan kerawanan globalisasi yang modus dan kasusnya jauh lebih banyak tinimbang dampak positifnya membuat ia lebih sebagai kekuatan hegemonik-destruktif, dari pada sebagai Fortuna, dewi penolong dalam epos-epos Yunani Kuno.

Kenyataan sosio-ekonomi-politik kontemporer Negara Kesatuan Republik Indonesia, semakin menguatkan kita bahwa kehadiran “globalisasi”; via MEA dan dominasi IMF lebih merupakan tragedi bagi Indonesia. Dengan tetap berkiblatnya pemerintahan Indonesia ke negara pemilik Hak Veto PBB, yang merupakan lokomotif dari rangkaian gerbong globalisasi, kehidupan perekonomian Indonesia tidak kunjung membaik; frustasi sosial semakin massal.

Ironisnya, ketika terjadi antagonisme, para ekonom Indonesia yang memiliki kebijakan strategis di pemerintahan belum juga berusaha jujur akan sumber frustasi itu, apalagi melawan secara vis a vis kebijakan brutal tersebut. Brent Blackwelder, Presiden Friends of The World dalam sebuah aksi anti-globalisasi di Seattle (November 1999), mengatakan bahwa “globalisasi adalah menghancurkan pekerjaan baik di suatu tempat dan membangun kondisi patetik di tempat lain”.

Mungkin benar globalisasi menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan kesengsaraan pada jutaan orang. Untuk memperluas pasar dan menekan biaya produksi, perusahaan-perusahaan multinasional –dengan ideologi neo-liberalnya memindahkan pabrik-pabrik dari negara-negara maju ke negara-negara kurang maju dan terbelakang; yang tenaga kerjanya ekplosif sementara lapangan pekerjaannya terbatas. Dengan sasaran negara-negara semacam itu, upah buruh dapat ditekan menjadi lebih murah, standar-standar kerja dan kesejahteraan pekerja rendah dan dapat dipermainkan dengan menyuap para birokrat lokal yang korup.

Sementara perusahaan-perusahaan eksplorasi bahan tambang transnasional dengan dukungan salah satu unsur tripel-aliansinya (baca: pemerintah lokal atau negara komprador) dengan sangat leluasa mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam tanpa menghitung kerugian sosial atau lingkungan; di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Freeport adalah salah satu contoh dari “the vampire-coorperates” di dunia.

Dalam konteks implikasi yang serupa, sudah bukan rahasia lagi, jika rendahnya nilai tukar petani-petani kita, juga diakibatkan oleh harga dasar gabah yang lebih ditentukan oleh pasar, bukan oleh penanam padi. Alih-alih menyejeahterakan nasib buruh petani yang tak sekedar retorika belaka, para petani pemilik tanah pun tidak akan sanggup bersaing dengan produk-produk pertanian dari China, Amerika Utara dan Eropa yang disubsidi secara besar-besaran; sangat kontradiktif dengan realitas petani kita, belum lagi dengan biaya produksi petani mesti bertambah oleh naiknya harga tarif dasar listrik.

Pekerja-pekerja transportasi harus mengencangkan ikat pinggang dan menghitung ulang keperluan-keperluan primer keluarganya dalam keterbatasan pendapatan, karena “penyesuaian” harga bahan bakar minyak lokal dengan harga minyak di pasar dunia; sebuah prasyarat-parasit untuk bisa disebut sebagai warga global [?] Meski argumen “harga pasar dunia” tidak diikuti usaha serius pemerintah untuk menyesuaikan pendapatan rakyat dengan “pendapatan masyarakat dunia”. Pemerintah-pemerintah komprador yang lemah seperti pemerintahan Jokowi harus melepaskan saham-sahamnya diperusahaan nasional-strategis untuk dijual kepada kekuatan swasta dan asing, dan bertekuk lutut pada kekuatan modal asing untuk mengambil alih mega proyek nasional dengan serbuan tenaga kerja asing yang membludak.

Bagaimana bisa para pengagum globalisasi menyebut kompetisi dan keunggulan komparatif, jika negara-negara kapitalis melakukan proteksi terhadap kekuatan ekonomi lokalnya sampai mereka cukup siap bersaing dengan kekuatan ekonomi aseng dan asing, sementara kekuatan-kekuatan ekonomi di negara berkembang tidak sempat, dibiarkan, bahkan sengaja dibuat untuk tidak berdaya, dan dihancurkan dengan sistematis. Dapatkah kita menyatakannya sebagai kompetisi yang fair, ketika katapel harus berhadapan dengan senapan otomatis, dan tidak memiliki pilihan lain kecuali: kalah!

Bergantung pada utang luar negeri adalah konsekuensi berikutnya yang juga tidak bisa dihindari. Prognosis di atas, adalah gambaran yang terang benderang tentang bagaimana pemerintahan Jokowi juga terjebak dalam ketergantungan yang akut kepada lembaga-lembaga donor dunia. Terlampau banyak fakta yang dapat diungkap tentang; betapa pilihan mengintegrasikan diri dalam sistem kapitalisme dan neo-liberalisme adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan mutlak untuk dihentikan; bukan saja karena pilihan itu membawa defisit sosio-politik, tapi juga telah membuat Indonesia menjadi negeri hibrid yang penuh ambivalensi !

Dalam ambivalensi itu, setiap kita akan sulit membedakan antara penyakit dan penderitanya. Antara korban dan bencana. Racun dan darah telah menyatu dan senyawa itu telah menjadi racun yang baru. Itulah yang terjadi dengan kolusi, korupsi serta nepotisme yang telah lama melanda negeri ini. Erich Fromm menyebut kondisi yang seperti ini sebagai the pathology of normalcy, penyakit yang tidak lagi disadari sebagai penyakit karena sudah menjadi bagian yang wajar. Sehingga seperti kasus BLBI yang mengemplang dana negara sejumlah lebih 600 triliun rupiah hingga kini belum jelas pengusutan tuntas hukumnya, apalagi menyeret ke prodeo para pengguna dana dan pemutus kebijakan pencairan dana negara untuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Ibarat para rentenir, lembaga-lembaga donor yang selama ini “menyantuni” Indonesia, sesungguhnya tidak pernah rela memberikan pinjaman tanpa pamrih dan pretensi. Dengan jurus-jurus “pengkerean”-nya, lembaga-lembaga donor telah berprestasi dengan sangat spektakuler dalam meningkatkan jumlah pengangguran di negara-negara berkembang. Dalam kondisi yang seperti ini masihkah tatanan global merasa perlu mengklaim diri sebagai “ruang hampa” yang memberikan equality dan similarity bagi semua orang untuk hidup dan menikmati haknya sebagai masyarakat dunia, zonder a wareness dan concernity yang serius pada keadilan dan kemanusiaan?

Dengan begitu, dapatkah pula kita mengatakan bahwa masa-masa dimana globalisasi menikmati golden age-nya, sebagai masa-masa damai penuh kesejahteraan? Itulah sebabnya kita harus menggelar Gerakan Rakyat untuk meruwat dan menggugat pemangku kekuasaan negara, karena globalisasi include neo-liberalisme-kapitalisme telah membunuh banyak orang justru sebelum datang waktu kematiannya. [al faqir/GR]


*) https://id.wikipedia.org/wiki/G20


Previous
« Prev Post

Related Posts

7/05/2017 11:46:00 PM

0 komentar:

Posting Komentar