Iklan

KPK dan Pandangan Monodimensional Publik

Posted by Gerakan Rakyat on Rabu, 21 Juni 2017

GERAKAN RAKYAT - Kurang dari dua minggu sebelum penyidik senior KPK Novel Baswedan dicederai orang, 11 April silam, ia sebenarnya telah mendapat Surat Peringatan 2 (SP2) terkait kritiknya terhadap pimpinan KPK. Sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK, Novel diketahui telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan KPK terkait rencana pengangkatan ketua satuan tugas (Kasatgas) yang berasal dari luar lingkungan KPK. Wadah Pegawai KPK keberatan jika jabatan strategis seperti Kasatgas diisi oleh anggota Polri yang belum pernah bertugas di KPK.

Itu sebenarnya kritik yang wajar. Di tengah sorotan terhadap institusi Polri yang meningkat belakangan ini, masukan terhadap pimpinan itu tentu maksudnya untuk tetap menjaga kepercayaan publik terhadap KPK. Persoalan itu menjadi ganjil, karena kritik yang konstruktif tersebut kemudian telah direspon oleh pimpinan KPK dengan penerbitan SP2 terhadap Novel.

Untunglah SP2 terhadap Novel dibocorkan kepada publik, sehingga melahirkan kritik dan kecaman, termasuk dari sejumlah eks-komisioner KPK. Karena kritik dan kecaman itulah SP2 terhadap Novel kemudian dibatalkan pada 31 Maret 2017.

Namun, pembatalan itu justru menguatkan sebuah tanda tanya: jika kesalahan Novel memang tidak signifikan, yang dibuktikan oleh pembatalan SP2 terhadapnya secara begitu mudah, kenapa SP2 itu bisa begitu mudahnya dijatuhkan?!

Bagi sebuah lembaga yang kerap dipuji bersih, prudent, ketat dengan SOP, dan diawasi oleh pengawas internal, insiden penerbitan SP2 terhadap Novel--penyidik yang selama ini jadi ikon pemberantasan korupsi, yang kemudian disusul oleh pembatalannya yang tiba-tiba begitu hal itu bocor ke publik, memang harus mendapat perhatian.

Pertanyaan hipotetik pun muncul: seandainya SP2 terhadap Novel tak bocor kepada publik, bagaimana nasib Novel sesudahnya?! Apakah KPK akan memecatnya?! Apa dia tetap akan menjadi obyek teror dan tindak kekerasan sebagaimana dialaminya pada 11 April lalu?!
Lebih jauh lagi, apa yang mendorong KPK begitu ceroboh hendak merekrut orang luar yang belum pernah berkecimpung bersama mereka guna dijadikan Kasatgas?! Fakta bahwa Wadah Pegawai KPK sampai mengeluarkan protes keras menunjukkan jika ide itu mestinya bukan sekadar sebuah lontaran sambil lalu.

Persis di soal-soal semacam inilah publik mestinya bersikap obyektif dan mengevaluasi kembali cara penilaiannya terhadap KPK. Selama ini KPK selalu dilihat oleh publik sebagai agregat tunggal, seolah ia adalah institusi dengan aktor-aktor yang homogen. Pandangan ini terbukti keliru.

Insiden pemberian SP2 terhadap Novel, atau insiden pemberian status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan tempo hari, menunjukkan jika KPK bukanlah sebuah institusi yang homogen. Dan pandangan keliru itu telah melemahkan kontrol publik terhadap KPK.
Anda masih ingat bagaimana seorang mantan ketua KPK kasak-kusuk jabatan dengan sebuah partai besar menjelang Pilpres 2019 silam?! Bagaimana bisa pelanggaran luar biasa itu terjadi di dalam sebuah lembaga yang katanya diawasi ketat?!

Kontrol dan pengawasan publik terhadap KPK, yang selama ini diagung-agungkan, dalam kenyataannya memang bersifat utopis. KPK kurang lebih mirip dengan lembaga intelijen, di mana pengawasan terhadapnya mustahil dilakukan dengan andaian sebagaimana publik misalnya mengawasi DPR atau partai politik. KPK adalah simpul tertutup. Dan di tengah kian terbukanya persoalan-persoalan internal di tubuh KPK, kita membutuhkan pengawasan dan kontrol yang lebih efektif terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Pandangan monodimensional yang semata melihat KPK sebagai agregat tunggal, dengan mengabaikan dinamika internalnya yang pluri, hanya akan membuat publik kehilangan kontrol atas lembaga tersebut. Lebih jauh lagi, pandangan tersebut hanya akan mengukuhkan mitos belaka, bahwa KPK adalah lembaga yang pasti bersih dengan sendirinya, sebuah keyakinan yang sepenuhnya bersifat utopis.

Publik harus menyadari hukum besi kekuasaan, bahwa kekuasaan cenderung menyeleweng. Dan yang bisa menyelewengkan kekuasaan bukan hanya DPR atau partai politik. (Tarli Nugroho)





---------------
Source: https://www.facebook.com/tarli.nugroho/posts/10155584666068606

Previous
« Prev Post

Related Posts

6/21/2017 10:44:00 PM

0 komentar:

Posting Komentar