Iklan

Kawin Paksa

Posted by Gerakan Rakyat on Rabu, 21 Juni 2017


GERAKANRAKYAT.com - Pemaksaan pemerintah atas ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) makin agresif. Sepertinya mereka tak mengenal kamus negosiasi atas perkara itu. Pokoknya harus 20 persen! Titik.

Satu per satu partai pendukung pemerintah, kecuali PAN, pun mulai merevisi pandangannya, menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah. Yang paling mencolok adalah PPP. 

Anehnya, Menteri Tjahjo sendiri emoh jika soal itu sampai dijadikan obyek voting dalam Rapat Paripurna DPR. Sebuah ketakutan yang aneh, sebab voting adalah mekanisme pengambilan keputusan yang sah jika musyawarah menemui jalan buntu.

"Kalau sampai buntu, maka kembali ke undang-undang lama," ucapnya, sebagaimana dikutip Koran Tempo. Padahal, kebuntuan itu diciptakan oleh pemerintah sendiri.

Keengganan melalui proses voting, serta ancaman penerbitan Perppu, padahal Pileg dan Pilpres serentak yang akan kita hadapi 2019 nanti merupakan pertama kalinya dalam sejarah, jelas berpotensi mencederai demokrasi.

Oya, apa kabar para aktivis demokrasi?! [Tarli Nugroho]

Previous
« Prev Post

Related Posts

6/21/2017 05:49:00 PM

0 komentar:

Posting Komentar