Iklan

Ironi Pancasila

Posted by Gerakan Rakyat on Rabu, 14 Juni 2017

GERAKAN RAKYAT - Tahun 1978, Indeks Gini Indonesia mencapai 0.38, rekor tertinggi ketimpangan ekonomi sesudah Indonesia merdeka. Buntutnya, pada tahun itu tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintahpun menurun, yang salah satunya ditandai oleh penolakkan pencalonan kembali Pak Harto sebagai presiden. Rizal Ramli, waktu itu Ketua Dema ITB, kita ingat pertama kali mencatatkan karir oposannya pada tahun tersebut. Pada saat itu pula, 1978, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Rekor ketimpangan yang buruk itu berulang lagi pada 2010, dan mencapai rekor baru 0.41 pada periode 2011-2015. Kepuasan terhadap pemerintah juga terus menurun. Mei 2017 lalu, survei Kompas melaporkan jika tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi menurun. Tingkat kepuasan terhadap pemerintah hanya tinggal 54,3 persen. Mirip dengan yang terjadi pada 1978, di tengah situasi tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan Perpres No. 54/2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dengan latar itu, tanpa mengurangi hormat terhadap para tokoh yang berada di belakang UKP-PIP, catatan yang ingin saya sampaikan sebenarnya ada dua.

Pertama, ketimpangan, ketidakadilan, hukum yang tebang pilih, pembangunan yang hanya memihak golongan tertentu, merupakan faktor yang memperlemah kohesi sosial. Jika itu terjadi, belajar dari pengalaman masa lalu, yang harus dilakukan pemerintah bukanlah membentuk lembaga indoktrinasi, tapi melakukan self correcting. Kecemburuan dan keresahan sosial bukanlah indikasi tergerusnya komitmen masyarakat terhadap Pancasila, tapi menjadi indikator jika ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan, hukum, dan ekonomi.

Kedua, jikapun kita benar-benar membutuhkan lembaga yang hendak me-refresh kesadaran kebangsaan, seperti yang dulu dilakukan BP7 dan kini oleh UKP-PIP, maka lembaga itu seharusnya pertama-tama ditujukkan kepada internal pemerintahan sendiri, bukan pertama-tama ditujukkan kepada masyarakat. Lembaga tersebut harus bisa melakukan assessment terhadap rumah tangga pemerintahan, apakah telah berjalan seturut dasar negara dan konstitusi atau belum.

Jangan sampai Pancasila digunakan untuk menormalisasi kritik terhadap pemerintah, dan masyarakat selalu diposisikan sebagai terdakwa atas tiap pelonggaran kohesi sosial. (Tarli Nugroho)





Source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155555569593606&set=a.10151850659203606.1073741836.650918605&type=3&theater

Previous
« Prev Post

Related Posts

6/14/2017 12:30:00 PM

0 komentar:

Posting Komentar