Iklan

TOLAK MEA, USIR ASING ASENG !

Posted by Gerakan Rakyat on Selasa, 03 Mei 2016

GERAKAN RAKYAT - Bukhari dan yang lainnya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, Allah Ta’ala berfirman:

“Tiga Jenis (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, yaitu: seseorang yang memberi dengan nama-Ku, kemudian berkhianat; seseorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak), kemudian memakan uangnya; dan seseorang yang mempekerjakan pekerja dan telah diselesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.”

Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dan Thabrani meriwayatkan dari Jabi radhiallahu ‘anhu serta Abu Ya’la juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”

Para ulama telah menganggap bahwa menunda pembayaran gaji pekerja atau tidak memberikannya setelah pekerjaan diselesaikan, termasuk dosa besar berdasarkan ancaman yang sangat dahsyat ini. Karena, penundaan pembayaran dari orang yang kaya merupakan bentuk kezaliman, sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan ghashab. Di antara bentuk kezalimannya adalah tidak memberikan sama sekali hak-hak pekerja, sedang para pekerja tidak memiliki bukti. Bahkan, terkadang membebaninya dengan pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur), tapi hanya memberikan gaji pokok saja tanpa membayar pekerjaan tambahan atau waktu lembur dengan memanfaatkan momentum minimnya lowongan pekerjaan dan kelemahan pihak pekerja. Terkadang pula, terjadi penundaan pembayaran gaji dan tidak memberikannya kecuali dengan usaha keras para pekerja dengan tujuan agar para pekerja melepaskan haknya dan tidak menuntuk haknya kembali. Atau, ada yang bermaksud menggunakan upah pekerja tersebut untuk usahanya dan mengelolanya, sedangkan si pekerja yang miskin tersebut tidak memiliki bahan makanan untuk diri dan keluarganya.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2016 ini telah dilaksanakan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Integrasi ekonomi kawasan ini membawa dampak liberalisasi dibeberapa bidang, seperti perdagangan, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja. MEA adalah salah satu keputusan dalam Declaration of ASEAN Concord II yang diselenggarakan di Bali pada 7 Oktober 2003.

Ini dilakukan sebagai realisasi dari keinginan para pemimpin Negara ASEAN pada KTT ASEAN di kuala lumpur Desember 1997 yang memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.

Menarik untuk mengkaji lebih jauh terkait tujuan MEA yang digembar-gemborkan secara ekonomi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sebab masyarakat masih menilai positif program ini, sementara jika ditelaah lebih dalam justru program ini akan menyengsarakan masyarakat. Artinya masyarakat pada umumnya masih melihat dengan kacamata tantangan padahal hakikatnya MEA adalah sebuah ancaman.

MEA akan mengarahkan ASEAN memiliki 4 karakteristik utama, yakni (a) sebagai pasar tunggal dan basis produksi, (b) sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan d) sebagai kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Karakteristik-karakteristik tersebut memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lainnya.

Tetapi benarkah dengan karakteristik diatas ASEAN akan mampu menjadi kawasan dengan kondisi ekonomi yang stabil dan mampu mengurangi kemiskinan?

Semenjak kerjasama ini disepakati, kita dapat memahami bahwa sejatinya MEA adalah instrumen liberalisasi ekonomi bagi kepentingan ekspansi kapitalisme global yang menginduk pada perjanjian-perjanjian World Trade Organitation (WTO). WTO menggunakan MEA sebagai alat untuk meliberalisasi pasar ASEAN. Ekonomi global diarahkan menuju sebuah bentuk pasar bebas sebagaimana yang digagas WTO dan tercantum dalam Bogor Goals tahun 1994.

Menilik 4 karakteristik utama yang akan dikembangkan dalam MEA, sebenarnya yang menjadi tujuan akhir adalah terwujudnya perdagangan bebas di ASEAN. Ini terlihat dari karakteristik ke-4 yang menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Adapun jika saat ini karakteristik pertama lebih banyak dibahas, sebenarnya itu tak lebih dari sekadar upaya persiapan menuju ke pasar bebas. Sebab sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi nantinya ASEAN harus memiliki lima elemen utama yaitu (i) Aliran bebas barang, (ii) Aliran bebas jasa, (iii) Aliran bebas investasi, (iv) Aliran modal yang lebih bebas, serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil. Karena itu, bukan hal yang tidak penting membahas karakteristik yang pertama, tapi yang jauh lebih penting adalah membahas untuk siapa sebenarnya desain pasar bebas itu? Sebab jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan dimana posisi Indonesia sebenarnya. Dan jawaban ini akan menentukan bagaimana seharusnya sikap bangsa ini.

Dengan MEA ini, ASEAN telah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi neoliberal. Jalan ekonomi yang digunakan beorientasi keluar, menjunjung tinggi daya saing tak berkeadilan, patuh terhadap kejamnya mekanisme pasar, dan tunduk tanpa perlawanan menerapkan aturan lembaga-lembaga internasional yang jelas-jelas penganut kapitalisme-neoliberal. MEA adalah bentuk baru kolonialisme di kawasan ASEAN.

Indonesia telah menyepakati dan turut menerapkan MEA. Dengan kata lain, Indonesia juga telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi neoliberal kawasan ini. Hal ini menyebabkan negara kita harus mengorbankan kedaulatannya. Cengkeraman korporasi multinasional yang selama ini menguasai seluruh kekayaan kitadan menjadi persoalan mendasar bangsa akan semakin buas.

Karena geografi, kekayaan alam yang melimpah, dan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis di ASEAN. indonesia juga merupakan pasar terbesar di kawasan ini. Tetapi yang menjadi masalah besar sampai saat ini adalah kepatuhan dan ketundukan Indonesia kepada kepentingan kapitalisme global. Dengan menerapkan MEA, maka peran strategis tersebut telah dan akan senantiasa dinikmati oleh korporasi multi-nasional.

Bebas bermainnya mekanisme dan kekuatan pasar kapital-neoliberal akan semakin menghancurkan kekuatan ekonomi Indonesia. Ketergantungan terhadap modal asing dan utang luar negeri telah lama mengubur cita-cita kemandirian ekonomi.

Dalam pasar bebas semua pihak diberikan kebebasan untuk melakukan persaingan. Tidak ada pembatasan apapun, siapa yang ingin bersaing dipersilakan untuk masuk ke pasar tersebut. Ibarat bermain tinju, semuanya bisa masuk ke ring tinju tanpa memperhatikan kelas-kelasnya, apakah kelas berat, kelas ringan ataupun kelas terbang. Semua dipersilakan bermain dan bertanding secara langsung. Maka sangat mudah dipahami siapa yang kuat dialah yang akan memenangkan pertandingan.

Sebagaimana disampaikan diatas ASEAN akan menjadi pasar tunggal yang berbasis produksi. Dan untuk menjadi pasar tunggal berbasis produksi, maka hambatan-hambatan yang membuat aliran barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga trampil tersendat di kawasan ASEAN harus dihilangkan secepatnya. Untuk itu penghapusan tarif dan non tarif adalah hal pertama yang diupayakan, kemudian diikuti berbagai program lainnya hingga akhirnya tercipta ASEAN single window.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah Indonesia tidak ingin dikatakan tidak siap menghadapi MEA. Dirjen Kerjasama ASEAN menyatakan bahwa, “Indonesia tidak lagi memiliki waktu untuk menjadi defensive, tapi bagaimana agar bisa jadi offensive” (kemlu 23/3/13). Karena itu pemerintah Indonesia berpacu (baca: terpaksa) membenahi berbagai hal dengan tujuan membentuk daya saing Indonesia menghadapi derasnya serbuan barang, jasa dan tenaga trampil asing yang akan masuk. Artinya pemerintah ingin meyakinkan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan dan grassroot bahwa pembentukan MEA bermanfaat bagi mereka.

Padahal pasar tunggal sebagai konsekuensi liberalisasi ekonomi akan meniscayakan migrasi pekerja secara masif di lingkungan ASEAN. Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan laten antara pekerja – pengusaha – pemerintah (tripartit). Karena itu kalangan perguruan tinggi secara khusus diminta menyusun strategi dalam proyek-proyek untuk mensukseskan program tersebut, termasuk mempersiapkan tenaga kerja, baik terdidik maupun tidak, yang mampu bersaing dari negara tetangga manapun, termasuk Singapura dan Malaysia.

Lahirlah berbagai program dan kebijakan untuk hal ini, mulai dari kebijakan yang akan melindungi pekerja dalam negeri, seperti disahkannya UU Keinsinyuran beberapa waktu yang lalu, kemudian kebijakan pengucuran kredit untuk UKM bahkan sampai memberikan prohram-program pelatihan untuk mendidik tenaga terampil.

Sayangnya pemerintah Indonesia hanya berpikir sesaat saja. Yang penting sudah membuat kebijakan atau program yang seolah pro rakyat. Namun, pemerintah tak pernah sungguh-sungguh berpikir apakah dengan program-program dan kebijakan yang dibuatnya, rakyat benar-benar mendapatkan solusi. Ini ditunjukkan pada salah satu hasil penelitian bertajuk ‘Assessing Private Sector Contributions to Job Creation’ yang diselenggarakan oleh International Finance Corporation (IFC) – lembaga di bawah Bank Dunia – menyatakan bahwa Usaha mikro, menengah dan kecil (UMKM) menghasilkan paling banyak pekerjaan di negara-negara berkembang namun bidang ini kurang produktif, dan memberikan penghasilan yang minim. (http://m.merdeka.com/uang/di-negara-berkembang-umkm-serap-tenaga-kerja-paling-tinggi.html)

Ini menunjukkan bahwa “keterpaksaan” pemerintah meningkatkan daya saing Indonesia untuk mengikuti MEA ternyata menelorkan banyak program dan kebijakan yang justru kontraproduktif. Sebab program dan kebijakan yang ada cenderung mengarah pada industri keatif, industri mikro, pelatihan low skill dan sebagainya. Rakyat takkan mampu bersaing dengan model program dan kebijakan seperti ini.

Apalagi sejak awal kualitas sumber daya manusia Indonesia memang sudah terlategori rendah. sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang menempati urutan ke-124 dari 182 negara. Ini berarti jika Indonesia memaksakan diri terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja terampil maka bisa dipastikan ini justru akan membuahkan pengangguran. Atau jika tidak demikian, akan semakin meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) non-profesional ke luar negeri. Artinya yang bakal terjadi, rakyat yang semakin termiskinkan dan akan semakin sulit keluar dari kemiskinannya. Fakta yang sangat jelas ini memang sudah bisa diprediksi. Sebab teori “upah buruh” dalam ekonomi Liberal sangat nyata memperlihatkan kenyataan ini. Dalam teori ekonomi Liberal, upah buruh adalah tetap, tidak bisa dinaikkan dan tidak bisa diturunkan lagi. Sayangnya, nilai upah buruh yang tetap ini ternyata tidak berada di angka yang tinggi, namun di angka yang sangat rendah atau pas-pasan.

Upah buruh tidak bisa dinaikkan. Sebab jika buruh menuntut kenaikan upah dengan berunjuk rasa, misalnya, para pemilik modal hanya akan bereaksi dengan sangat sederhana. Para pengusaha itu hanya akan menunjukkan bahwa diluar sana banyak sekali pengangguran yang antre untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Mereka sangat ingin bekerja dan mereka siap untuk diupah dengan upah berapapun, bahkan lebih rendah daripada upah para buruh pendemo. Walhasil, para pengunjuk rasa akan kembali dengan perasaan kecewa. Begitulah kira-kira yang terjadi.

Upah buruh tidak bisa diturunkan. Upah buruh harus benar-benar cukup untuk kebutuhan fisik minimumnya. Tidak boleh kurang. Jika upahnya kurang untuk kebutuhan fisik minimumnya selama sebulan, maka buruh itu tidak dapat bekerja dalam waktu satu bulan. Mungkin hanya 20 atau 15 hari saja. Tentu yang rugi adalah pengusahanya juga. Jadi dengan logika ini maka upah buruh akan tetap abadi di angka yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik hidupnya saja. Artinya kaum buruh akan tetap berada pada posisi yang melarat secara abadi. Sungguh menyedihkan. Jadi, pemerataan ekonomi yang didengungkan akan terwujud dalam MEA ternyata hanyalah khayalan semata. [Ramdan]

Previous
« Prev Post

Related Posts

5/03/2016 08:28:00 AM

0 komentar:

Posting Komentar